Article
Nahdlatul Ulama dan Komitmen Kebangsaan

Nahdlatul Ulama dan Komitmen Kebangsaan

Sejarah panjang organisasi masyarakat Islam yang bernama Nahdlatul Ulama (NU) dimulai dari adanya kesadaran untuk melakukan perjuangan bersama dalam merespons problem keagamaan, kebangsaan, dan sosial kemasyarakatan. Pemberian tasbih dari KH. Cholil Bangkalan kepada KH. Hasyim Asy’ari melalui perantara KH. As’ad Syamsul Arifin merupakan metafor bahwa dalam upaya penyelasaian masalah-masalah di atas, cara yang ditempuh tidak melulu mengandalkan proses secara lahir, namun juga dengan ikhtiar batin yang tidak kalah penting untuk digalakkan.

Tahun ini, usia Nahdlatul Ulama genap sembilan puluh lima tahun dalam penanggalan kalender Masehi. Tema yang diusung kali ini ialah mengenai khidmah NU yang terfokus pada dua hal, menyebarkan paham ahlu sunnah wal jamaah (ASWAJA) dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk mengelaborasi poin kedua yang berkaitan dengan peran NU dalam persoalan kebangsaan.

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai sebuah negara, NU sedari awal telah menunjukkan sikapnya yang suportif terhadap kebijakan negara. NU sebagai sebuah ormas Islam saat itu menetapkan negara Indonesia sebagai sebuah dar al-Islam (negara Islam), bukan dar al-harb (negara perang). Putusan ini tentu tidak sembarangan, karena para ulama mengacu pada kitab Bughyah al-Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Keputusan ini membawa konsekuensi lanjutan untuk mempertahankannya dari serangan-serangan pihak luar.

Selain itu, dalam menyikapi serangan militer pihak Belanda dan sekutunya pasca kemerdekaan Indonesia, pertemuan dua hari pada 21-22 Oktober 1945 yang dihelat di Kantor PBNU Bubutan, Surabaya menghasilkan kebijakan penting berupa resolusi jihad yang dikeluarkan sebagai sikap tegas untuk membela tanah air dari ancaman kekuatan asing. Efek dari hal ini salah satunya tampak ketika pejuang yang terdiri dari santri dan masyarakat umum Surabaya mampu menundukkan Inggris dalam pertempuran sengit yang berakhir pada 10 November 1945.

Tak hanya itu, perdebatan mengenai tujuh kata yang berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dalam sila pertama yang ada di Piagam Jakarta juga menjadi salah satu momen di mana KH. Wahid Hasyim bersikap legawa dalam penghapusan tujuh kata yang menjadi poin keberatan perwakilan kaum Kristen dari Indonesia Timur. Andree Feillard dalam NU Vis a Vis Negara bahkan menjelaskan bahwa NU berperan besar dalam penghapusan tujuh kata tersebut.

Menginjak masa Orde Baru, keteguhan NU dalam komitmen kebangsaan juga terlihat dalam posisinya terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap seluruh organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada tahun 1983. Melalui Muktamar NU tahun 1984 yang diselenggarakan di Situbondo, dihasilkan keputusan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KH. Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disapa dengan Gus Dur merupakan sosok penting di balik keputusan tersebut.

Peran dan komitmen kebangsaan NU terus terlihat sepanjang era reformasi hingga sekarang. Setiap ada potensi infiltrasi ideologi yang berbahaya dan tak sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, NU selalu tampil menjadi tameng yang siap menghalau duri dan onak yang muncul. Ibarat timbangan, NU merupakan titik ekuilibrium yang membuat tatanan kehidupan bernegara stabil dan tidak goyah oleh ancaman-ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Share and Enjoy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *